Nurdin Tamat Tinggal Tunggu Waktu
Jamuan makan siang antara Dubes RI untuk Swiss Djoko Susilo dan Presiden FIFA Sepp Blatter menjadi hal yang istimewa bagi pecinta bola Indonesia. Dalam jamuan itu, Djoko dan Blatter berbincang santai. Namun topik pembicaraan bisa dibilang lumayan berat, topiknya adalah Ketua Umum PSSI Nurdin Halid.
"Pertemuan berlangsung lancar dan rileks, memang tidak formal, justru semuanya bisa berjalan baik. Bahkan Mr Blatter mengajak toast dengan dia minum white wine sedang saya minum jus jeruk saja," jelas Djoko dalam emailnya kepada detikcom.
Urusan Nurdin Halid yang sudah 2 tahun belakangan menjadi perbincangan publik dikatakan berat sebab hingga sekarang tidak kunjung selesai. Betapa tidak, desakan mundur yang disuarakan masyarakat pecinta bola dan Menpora Andi Mallarangeng seperti sia-sia saja.
Terpidana kasus minyak goreng dan beras impor Vietnam ini tetap ngotot ingin menjabat Ketua Umum PSSI. Bahkan Nurdin tetap ingin maju di kongres mendatang untuk periode 2011-2015. Padahal berdasarkan Statuta FIFA Nurdin dianggap tidak layak maju lantaran pernah bermasalah hukum.
Nah, masalah inilah yang kemudian jadi perbincangan Djoko Susilo dan Sepp Blatter. Saat Djoko menanyakan peluang Nurdin untuk maju menjadi calon Ketua Umum PSSI, Blatter dengan tegas menjawab 'no'.
Selain itu Blatter juga meminta PSSI mengikuti aturan main FIFA dengan memegang prinsip statuta dan kode etik FIFA bahwa mantan narapidana tidak boleh duduk sebagai pengurus asosiasi.
"Blatter berpesan Statuta FIFA harus diterapkan. Blatter juga bilang FIFA akan mengawal proses pemilihan ketua umum PSSI mendatang yang bakal digelar PSSI sesuai dengan keputusan FIFA beberapa waktu lalu," ujar Djoko.
Bukan hanya Djoko yang menyatakan Nurdin sudah habis. Ketua Komite Olahraga Nasiona Indonesia (KONI) Rita Subowo juga menyatakan hal serupa. Dalam pertemuan Rita dengan Blatter secara terpisah di markas FIFA di Zurich, Swiss, Blatter menerima keputusan yang diambil Komite Banding Pemilihan PSSI.
Sehingga, menurut Blatter, semua empat calon Ketua Umum PSSI yang diajukan kemarin tidak kredibel lagi. Berarti dari keterangan Rita, tidak hanya Nurdin, tetapi juga Nirwan Dermawan Bakrie, Arifin Panigoro dan George Toisutta tidak boleh maju mencalonkan diri.
Sayangnya, sekalipun sudah ada pernyataan Presiden FIFA Sepp Blatter yang diungkapkan Rita dan Djoko, pihak PSSI tetap ngotot kalau Nurdin bisa nyalon lagi di Kongres PSSI mendatang. "Itu hanya kabar burung. Sebab dalam pertemuan itu tidak ada perwakilan dari PSSI. Jadi tidak resmi," begitu kata Sekjen PSSI Nugraha Besoes.
Besoes pun berkilah setiap keputusan resmi yang dikeluarkan FIFA harus melalui surat menyurat. Bukan secara lisan. Jadi kalau hanya pernyataan lisan saja itu tidak cukup kuat.
Menanggapi Nugraha, Djoko dengan tegas menyatakan pertemuan dirinya dengan Blatter memang benar-benar terjadi di Markas FIFA dan bukan kabar burung saja. Dijelaskan, pertemuan awalnya dijadwalkan berlangsung mulai jam 10.30 waktu Zurich, tetapi mundur satu setengah jam kemudian karena Blatter ada meeting.
"Benar benar terjadi di markas FIFA. Saya memang yang menanyakan nasib NH dalam Kongres PSSI yang akan datang, dan dijawab tegas no. Sebagai pejabat pemerintah saya harus melaporkan apa adanya, jika boss FIFA bilang no saya harus melaporkannya juga demikian," tegas Djoko.
Pengamat sepak bola yang pernah menjadi pengurus PSSI Tondo Widodo menilai bantahan PSSI atas pelarangan Nurdin jadi calon ketum PSSI hanya merupakan upaya pembelaan diri saja. Tondo mengurai, masalah larangan pencalonan Nurdin sebenarnya sudah diputuskan Komite Asosisasi FIFA. Dalam putusan itu Nurdin tidak bisa lagi mencalonkan diri. Tapi semua itu harus diputuskan oleh sidang Komite Eksekutif yang dipimpin Blatter.
"Akhirnya oleh Blatter diumumkan pada 26 Maret harus konggres untuk membentuk komite pemilihan dan sebelum April dilakukan pemilihan ketua umum," ujarnya.
Lantas kenapa saat itu tidak disebutkan Nurdin Halid agar tak mencalonkan diri lagi? Kata Tondo, karena ini menyakut nama dan masalah moral, FIFA tidak mengumumkan nama karena alasan moral. "Nah sekarang yang diungkapkan Blatter kepada Dubes RI untuk Swiss sudah sesuai dengan rekomendasi Komite Asosiasi FIFA," terangnya.
Adanya pernyataan Blatter terkait pencalonan Nurdin, Tondo berharap kisruh PSSI bisa mereda. Sebab persoalan ini semakin berlarut-larut dan ramai lantaran Nurdin. Jadi kalau sudah ada keputusan soal Nurdin sumber masalah sudah disolusikan. Dengan kata lain, Nurdin di PSSI sudah habis. "Nurdin sekarang ibarat orang yang sedang mempertahankan nyawanya," kata Tondo.
Sementara pengamat sepakbola Anton Sanjoyo berpendapat pernyataan Blatter merupakan sinyal awal Nurdin segera habis. Namun untuk kepastian nasib Nurdin sebaiknya semua pihak menunggu saja surat FIFA yang akan segera dikirim. "Kalau dianggap sinyal awal barangkali iya ini akhir Nurdin Halid dan meredanya kisruh PSSI," kata Anton.
"Pertemuan berlangsung lancar dan rileks, memang tidak formal, justru semuanya bisa berjalan baik. Bahkan Mr Blatter mengajak toast dengan dia minum white wine sedang saya minum jus jeruk saja," jelas Djoko dalam emailnya kepada detikcom.
Urusan Nurdin Halid yang sudah 2 tahun belakangan menjadi perbincangan publik dikatakan berat sebab hingga sekarang tidak kunjung selesai. Betapa tidak, desakan mundur yang disuarakan masyarakat pecinta bola dan Menpora Andi Mallarangeng seperti sia-sia saja.
Terpidana kasus minyak goreng dan beras impor Vietnam ini tetap ngotot ingin menjabat Ketua Umum PSSI. Bahkan Nurdin tetap ingin maju di kongres mendatang untuk periode 2011-2015. Padahal berdasarkan Statuta FIFA Nurdin dianggap tidak layak maju lantaran pernah bermasalah hukum.
Nah, masalah inilah yang kemudian jadi perbincangan Djoko Susilo dan Sepp Blatter. Saat Djoko menanyakan peluang Nurdin untuk maju menjadi calon Ketua Umum PSSI, Blatter dengan tegas menjawab 'no'.
Selain itu Blatter juga meminta PSSI mengikuti aturan main FIFA dengan memegang prinsip statuta dan kode etik FIFA bahwa mantan narapidana tidak boleh duduk sebagai pengurus asosiasi.
"Blatter berpesan Statuta FIFA harus diterapkan. Blatter juga bilang FIFA akan mengawal proses pemilihan ketua umum PSSI mendatang yang bakal digelar PSSI sesuai dengan keputusan FIFA beberapa waktu lalu," ujar Djoko.
Bukan hanya Djoko yang menyatakan Nurdin sudah habis. Ketua Komite Olahraga Nasiona Indonesia (KONI) Rita Subowo juga menyatakan hal serupa. Dalam pertemuan Rita dengan Blatter secara terpisah di markas FIFA di Zurich, Swiss, Blatter menerima keputusan yang diambil Komite Banding Pemilihan PSSI.
Sehingga, menurut Blatter, semua empat calon Ketua Umum PSSI yang diajukan kemarin tidak kredibel lagi. Berarti dari keterangan Rita, tidak hanya Nurdin, tetapi juga Nirwan Dermawan Bakrie, Arifin Panigoro dan George Toisutta tidak boleh maju mencalonkan diri.
Sayangnya, sekalipun sudah ada pernyataan Presiden FIFA Sepp Blatter yang diungkapkan Rita dan Djoko, pihak PSSI tetap ngotot kalau Nurdin bisa nyalon lagi di Kongres PSSI mendatang. "Itu hanya kabar burung. Sebab dalam pertemuan itu tidak ada perwakilan dari PSSI. Jadi tidak resmi," begitu kata Sekjen PSSI Nugraha Besoes.
Besoes pun berkilah setiap keputusan resmi yang dikeluarkan FIFA harus melalui surat menyurat. Bukan secara lisan. Jadi kalau hanya pernyataan lisan saja itu tidak cukup kuat.
Menanggapi Nugraha, Djoko dengan tegas menyatakan pertemuan dirinya dengan Blatter memang benar-benar terjadi di Markas FIFA dan bukan kabar burung saja. Dijelaskan, pertemuan awalnya dijadwalkan berlangsung mulai jam 10.30 waktu Zurich, tetapi mundur satu setengah jam kemudian karena Blatter ada meeting.
"Benar benar terjadi di markas FIFA. Saya memang yang menanyakan nasib NH dalam Kongres PSSI yang akan datang, dan dijawab tegas no. Sebagai pejabat pemerintah saya harus melaporkan apa adanya, jika boss FIFA bilang no saya harus melaporkannya juga demikian," tegas Djoko.
Pengamat sepak bola yang pernah menjadi pengurus PSSI Tondo Widodo menilai bantahan PSSI atas pelarangan Nurdin jadi calon ketum PSSI hanya merupakan upaya pembelaan diri saja. Tondo mengurai, masalah larangan pencalonan Nurdin sebenarnya sudah diputuskan Komite Asosisasi FIFA. Dalam putusan itu Nurdin tidak bisa lagi mencalonkan diri. Tapi semua itu harus diputuskan oleh sidang Komite Eksekutif yang dipimpin Blatter.
"Akhirnya oleh Blatter diumumkan pada 26 Maret harus konggres untuk membentuk komite pemilihan dan sebelum April dilakukan pemilihan ketua umum," ujarnya.
Lantas kenapa saat itu tidak disebutkan Nurdin Halid agar tak mencalonkan diri lagi? Kata Tondo, karena ini menyakut nama dan masalah moral, FIFA tidak mengumumkan nama karena alasan moral. "Nah sekarang yang diungkapkan Blatter kepada Dubes RI untuk Swiss sudah sesuai dengan rekomendasi Komite Asosiasi FIFA," terangnya.
Adanya pernyataan Blatter terkait pencalonan Nurdin, Tondo berharap kisruh PSSI bisa mereda. Sebab persoalan ini semakin berlarut-larut dan ramai lantaran Nurdin. Jadi kalau sudah ada keputusan soal Nurdin sumber masalah sudah disolusikan. Dengan kata lain, Nurdin di PSSI sudah habis. "Nurdin sekarang ibarat orang yang sedang mempertahankan nyawanya," kata Tondo.
Sementara pengamat sepakbola Anton Sanjoyo berpendapat pernyataan Blatter merupakan sinyal awal Nurdin segera habis. Namun untuk kepastian nasib Nurdin sebaiknya semua pihak menunggu saja surat FIFA yang akan segera dikirim. "Kalau dianggap sinyal awal barangkali iya ini akhir Nurdin Halid dan meredanya kisruh PSSI," kata Anton.
Kebohongan Panjang PSSI
Kisruh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak akan terjadi seandainya Nurdin Halid jujur dari awal. Nurdin telah menyembunyikan kebohongan sejak 2007. Tapi serapi-rapinya menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Begitu pula dengan kebohongan yang disimpan Nurdin.
Kebohongan Nurdin satu demi satu terbongkar. Kini kebohongan yang disimpan selama empat tahun oleh Ketua Umum PSSI itu dibongkar oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss Djoko Susilo. Kebohongan itu terkait surat teguran Asosiasi Sepak Bola Dunia (FIFA) yang dikeluarkan pada Juni 2007. Surat tersebut berisi larangan bagi Nurdin untuk menjadi Ketua Umum PSSI. Dalam surat itu, FIFA juga meminta PSSI untuk melakukan pemilihan Ketua Umum PSSI.
Tapi sayang, hingga 4 tahun berselang surat itu tidak pernah terungkap ke publik. Itu sebabnya Djoko Susilo, menuding Nurdin selama ini telah membohongi publik dengan menyembunyikan surat tersebut. "Ini tindakan kriminal namanya. Nurdin sengaja menyembunyikan surat FIFA sehingga dia bisa menjabat sampai sekarang," ujar Djoko.
Harusnya, kata Djoko, dengan surat FIFA tersebut, pengurus PSSI saat ini tidak sah atau dianulir oleh FIFA sejak 2007. Bukan itu saja, Nurdin dan Nugraha Besoes juga bisa digugat karena mengetahui adanya surat tersebut tapi tidak melaksanakan intruksi FIFA, malah justru menyembunyikannya.
Dalam surat itu disebutkan, FIFA telah mengirim surat kepada PSSI pada Juni 2007 yang mengindikasikan PSSI harus mengulangi pemilihan (ketua umum PSSI). Pasalnya, proses pemilihan yang dilakukan pada 20 April 2007 (sehari setelah ratifikasi perubahan statuta) tidak dilaksanakan sesuai dengan garis waktu yang diatur di Statuta FIFA.
FIFA meratifikasi keputusan ini dan juga memutuskan bahwa sesuai dengan statuta, seseorang yang sudah diputuskan bersalah atas tindak pidana dan sedang dipenjara tidak boleh mengikuti pemilihan. Namun PSSI membantah keras adanya surat teguran FIFA tersebut.
"Tidak pernah PSSI menerima surat seperti itu. Kemudian duta besar (Djoko Susilo) mengatakan, ada sesuatu tidak terbuka oleh PSSI, ini informasi yang menyesatkan," kata Nurdin.
Wakil Ketua Umum PSSI Nirwan Bakrie pun mengaku belum pernah melihat surat teguran tersebut. Nirwan yakin surat tersebut tidak ada karena PSSI tidak pernah menerima sanksi selama ini. "Saya belum pernah lihat surat itu. Tapi kalau surat itu berisi teguran, jika tidak dilakukan perbaikan pasti ada sanksinya. Tapi ini kan tidak ada (sanksi)," jelas Nirwan dalam pesan singkatnya kepada detikcom.
Sekretaris Jenderal PSSI Nugraha Besoes justru menganggap larangan FIFA terhadap Nurdin Halid untuk maju dalam pencalonan Ketua Umum PSSI hanya kabar burung. Begitu juga dengan hasil pertemuan antara Dubes RI di Swiss Djoko Susilo dan Presiden FIFA Sepp Blatter dianggap tidak punya kekuatan hukum.
"Yang dipercaya PSSI adalah surat yang dibawa dari hasil pertemuan Nirwan Bakrie dan Dali Taher dengan FIFA (pada tanggal 7 Maret)," terangnya.
Menurut Besoes, PSSI akan ada di jalur yang ditentukan FIFA. Misalnya, dalam surat menyurat dengan FIFA tidak pernah secara substansi menyebut nama yang boleh dan tidak boleh. Ini, kata Besoes, perintah langsung dari FIFA. Jadi tidak masuk akal kalau kemudian FIFA mengutarakan larangan terhadap PSSI melalui orang lain. Sebab dalam waktu sekian detik saja FIFA bisa membuat surat dan mengirimnya ke PSSI.
Nurdin Pernah Dipenjara
Meski demikian, bagi para pendukung revolusi PSSI, surat teguran FIFA itu diyakini ada. Argumentasinya, pada 2007, Nurdin Halid kesandung sejumlah masalah, mulai dari urusan minyak goreng, gula, dan beras. Karena masalah tersebut, mantan Ketua Umum Koperasi Distribusi Indonesia (KDI) itu harus keluar masuk penjara.
Bila mengacu pada dokumentasi FIFA, keberadaan surat teguran FIFA itu sangat mungkin memang benar-benar ada. Sebab, dalam situs resmi FIFA pun hingga kini masih tersimpan siaran pers, terkait pengiriman surat itu. Dalam siaran pers tertanggal 29 Oktober 2007 itu, dinyatakan dengan jelas bahwa pemilihan ketua umum harus diulang, dan disesuaikan dengan statuta FIFA. FIFA menegaskan, seseorang yang terbukti melakukan kejahatan, dan tengah berada di penjara tidak bisa mencalonkan diri. Siaran pers itu bisa dibaca www.fifa.com/aboutfifa/federation/releases/newsid=625074.html.
Salah satu sub-tulian dalam rilis di situs FIFA tersebut, berbunyi: "Indonesia - FIFA sent a letter to the Football Association of Indonesia (PSSI) in June 2007 indicating that the association must reorganise elections, as the electoral process that took place on 20 April 2007 - the day after the ratification of the updated statutes - was not conducted in line with the timelines stipulated in the PSSI statutes. The committee ratified this decision and also decided that in accordance with the statutes, a person who has been convicted of a crime and is currently in prison would not be eligible to stand for election."
Dari catatan detikcom, pada 16 Juli 2004, Nurdin sempat ditahan sebagai tersangka kasus penyelundupan gula impor ilegal 73 ribu ton. Berikutnya, Nurdin juga ditahan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dalam distribusi minyak goreng KDI.
Namun setahun kemudian pada 16 Juni 2005, Nurdin dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dibebaskan. Baru pada 13 Agustus 2007, MA menyatakan Nurdin bersalah dan divonis 2 tahun penjara.
Akibat vonis tersebut Nurdin akhirnya meringkuk di rutan Salemba.
Bukan itu saja. Dalam urusan beras impor dari Vietnam, Nurdin juga pernah masuk penjara setelah divonis 2 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 9 Agustus 2005. Saat itu majelis hakim menyatakan Nurdin bersalah atas kasus pelanggaran kepabeanan impor beras dari Vietnam.
Nah, beragam masalah hukum yang menjerat Nurdin ini yang diduga melatarbelakangi keluarnya teguran FIFA kepada PSSI Juni 2007. Tapi sayangnya, keputusan FIFA tersebut tidak dilaksanakan PSSI. Alhasil Nurdin pun tetap menjadi Ketua Umum
PSSI. Malah Nurdin dipilih lagi sebagai Ketua Umum PSSI periode 2007-2011.
"Nurdin sudah melakukan kebohongan publik yang sangat luar biasa pada 2007. Habis kongres di Makassar untuk statuta yang heboh ini, paginya dia mengadakan pemilihan umum yang secara aklamasi dia dipilih, itu dosa yang paling besar," jelas pengamat sepak bola Tondo Widodo.
Kemudian pada Juni 2007, kata Tondo, akhirnya keluar surat FIFA yang menyatakan PSSI harus mereorganisasi lagi karena kongres tidak sesuai statuta FIFA, di surat itu Nurdin tidak boleh mencalonkan diri lagi karena masuk penjara. Tapi perintah FIFA itu tidak dilaksanakan.
"Saya punya kopi surat teguran FIFA 2007 itu. Masyarakat tidak tahu kalau ada teguran FIFA itu, mungkin surat dilipat di saku Sekjennya, disembunyikan takut ketahuan. Itu kebohongan publik, dosa yang tidak terampuni," ujarnya.
Tondo juga menyebut ada fakta yang tidak bisa dibantah, sejak 2007-2009. Sebab dalam website FIFA, status ketua umum PSSI disebut TDB (to be determined) alias akan ditentukan. Fakta itu membuktikan kalau FIFA tidak mengakui kongres PSSI 2007 yang aklamasi memilih Nurdin Halid.
Kebohongan Nurdin satu demi satu terbongkar. Kini kebohongan yang disimpan selama empat tahun oleh Ketua Umum PSSI itu dibongkar oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss Djoko Susilo. Kebohongan itu terkait surat teguran Asosiasi Sepak Bola Dunia (FIFA) yang dikeluarkan pada Juni 2007. Surat tersebut berisi larangan bagi Nurdin untuk menjadi Ketua Umum PSSI. Dalam surat itu, FIFA juga meminta PSSI untuk melakukan pemilihan Ketua Umum PSSI.
Tapi sayang, hingga 4 tahun berselang surat itu tidak pernah terungkap ke publik. Itu sebabnya Djoko Susilo, menuding Nurdin selama ini telah membohongi publik dengan menyembunyikan surat tersebut. "Ini tindakan kriminal namanya. Nurdin sengaja menyembunyikan surat FIFA sehingga dia bisa menjabat sampai sekarang," ujar Djoko.
Harusnya, kata Djoko, dengan surat FIFA tersebut, pengurus PSSI saat ini tidak sah atau dianulir oleh FIFA sejak 2007. Bukan itu saja, Nurdin dan Nugraha Besoes juga bisa digugat karena mengetahui adanya surat tersebut tapi tidak melaksanakan intruksi FIFA, malah justru menyembunyikannya.
Dalam surat itu disebutkan, FIFA telah mengirim surat kepada PSSI pada Juni 2007 yang mengindikasikan PSSI harus mengulangi pemilihan (ketua umum PSSI). Pasalnya, proses pemilihan yang dilakukan pada 20 April 2007 (sehari setelah ratifikasi perubahan statuta) tidak dilaksanakan sesuai dengan garis waktu yang diatur di Statuta FIFA.
FIFA meratifikasi keputusan ini dan juga memutuskan bahwa sesuai dengan statuta, seseorang yang sudah diputuskan bersalah atas tindak pidana dan sedang dipenjara tidak boleh mengikuti pemilihan. Namun PSSI membantah keras adanya surat teguran FIFA tersebut.
"Tidak pernah PSSI menerima surat seperti itu. Kemudian duta besar (Djoko Susilo) mengatakan, ada sesuatu tidak terbuka oleh PSSI, ini informasi yang menyesatkan," kata Nurdin.
Wakil Ketua Umum PSSI Nirwan Bakrie pun mengaku belum pernah melihat surat teguran tersebut. Nirwan yakin surat tersebut tidak ada karena PSSI tidak pernah menerima sanksi selama ini. "Saya belum pernah lihat surat itu. Tapi kalau surat itu berisi teguran, jika tidak dilakukan perbaikan pasti ada sanksinya. Tapi ini kan tidak ada (sanksi)," jelas Nirwan dalam pesan singkatnya kepada detikcom.
Sekretaris Jenderal PSSI Nugraha Besoes justru menganggap larangan FIFA terhadap Nurdin Halid untuk maju dalam pencalonan Ketua Umum PSSI hanya kabar burung. Begitu juga dengan hasil pertemuan antara Dubes RI di Swiss Djoko Susilo dan Presiden FIFA Sepp Blatter dianggap tidak punya kekuatan hukum.
"Yang dipercaya PSSI adalah surat yang dibawa dari hasil pertemuan Nirwan Bakrie dan Dali Taher dengan FIFA (pada tanggal 7 Maret)," terangnya.
Menurut Besoes, PSSI akan ada di jalur yang ditentukan FIFA. Misalnya, dalam surat menyurat dengan FIFA tidak pernah secara substansi menyebut nama yang boleh dan tidak boleh. Ini, kata Besoes, perintah langsung dari FIFA. Jadi tidak masuk akal kalau kemudian FIFA mengutarakan larangan terhadap PSSI melalui orang lain. Sebab dalam waktu sekian detik saja FIFA bisa membuat surat dan mengirimnya ke PSSI.
Nurdin Pernah Dipenjara
Meski demikian, bagi para pendukung revolusi PSSI, surat teguran FIFA itu diyakini ada. Argumentasinya, pada 2007, Nurdin Halid kesandung sejumlah masalah, mulai dari urusan minyak goreng, gula, dan beras. Karena masalah tersebut, mantan Ketua Umum Koperasi Distribusi Indonesia (KDI) itu harus keluar masuk penjara.
Bila mengacu pada dokumentasi FIFA, keberadaan surat teguran FIFA itu sangat mungkin memang benar-benar ada. Sebab, dalam situs resmi FIFA pun hingga kini masih tersimpan siaran pers, terkait pengiriman surat itu. Dalam siaran pers tertanggal 29 Oktober 2007 itu, dinyatakan dengan jelas bahwa pemilihan ketua umum harus diulang, dan disesuaikan dengan statuta FIFA. FIFA menegaskan, seseorang yang terbukti melakukan kejahatan, dan tengah berada di penjara tidak bisa mencalonkan diri. Siaran pers itu bisa dibaca www.fifa.com/aboutfifa/federation/releases/newsid=625074.html.
Salah satu sub-tulian dalam rilis di situs FIFA tersebut, berbunyi: "Indonesia - FIFA sent a letter to the Football Association of Indonesia (PSSI) in June 2007 indicating that the association must reorganise elections, as the electoral process that took place on 20 April 2007 - the day after the ratification of the updated statutes - was not conducted in line with the timelines stipulated in the PSSI statutes. The committee ratified this decision and also decided that in accordance with the statutes, a person who has been convicted of a crime and is currently in prison would not be eligible to stand for election."
Dari catatan detikcom, pada 16 Juli 2004, Nurdin sempat ditahan sebagai tersangka kasus penyelundupan gula impor ilegal 73 ribu ton. Berikutnya, Nurdin juga ditahan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dalam distribusi minyak goreng KDI.
Namun setahun kemudian pada 16 Juni 2005, Nurdin dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dibebaskan. Baru pada 13 Agustus 2007, MA menyatakan Nurdin bersalah dan divonis 2 tahun penjara.
Akibat vonis tersebut Nurdin akhirnya meringkuk di rutan Salemba.
Bukan itu saja. Dalam urusan beras impor dari Vietnam, Nurdin juga pernah masuk penjara setelah divonis 2 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 9 Agustus 2005. Saat itu majelis hakim menyatakan Nurdin bersalah atas kasus pelanggaran kepabeanan impor beras dari Vietnam.
Nah, beragam masalah hukum yang menjerat Nurdin ini yang diduga melatarbelakangi keluarnya teguran FIFA kepada PSSI Juni 2007. Tapi sayangnya, keputusan FIFA tersebut tidak dilaksanakan PSSI. Alhasil Nurdin pun tetap menjadi Ketua Umum
PSSI. Malah Nurdin dipilih lagi sebagai Ketua Umum PSSI periode 2007-2011.
"Nurdin sudah melakukan kebohongan publik yang sangat luar biasa pada 2007. Habis kongres di Makassar untuk statuta yang heboh ini, paginya dia mengadakan pemilihan umum yang secara aklamasi dia dipilih, itu dosa yang paling besar," jelas pengamat sepak bola Tondo Widodo.
Kemudian pada Juni 2007, kata Tondo, akhirnya keluar surat FIFA yang menyatakan PSSI harus mereorganisasi lagi karena kongres tidak sesuai statuta FIFA, di surat itu Nurdin tidak boleh mencalonkan diri lagi karena masuk penjara. Tapi perintah FIFA itu tidak dilaksanakan.
"Saya punya kopi surat teguran FIFA 2007 itu. Masyarakat tidak tahu kalau ada teguran FIFA itu, mungkin surat dilipat di saku Sekjennya, disembunyikan takut ketahuan. Itu kebohongan publik, dosa yang tidak terampuni," ujarnya.
Tondo juga menyebut ada fakta yang tidak bisa dibantah, sejak 2007-2009. Sebab dalam website FIFA, status ketua umum PSSI disebut TDB (to be determined) alias akan ditentukan. Fakta itu membuktikan kalau FIFA tidak mengakui kongres PSSI 2007 yang aklamasi memilih Nurdin Halid.
PSSI & KPPN Sama-sama Ngotot, Tak Ada Untung
Kisruh yang terjadi di tubuh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) kian hari semakin meruncing, apalagi menjelang pelaksanaan Kongres PSSI April nanti. Setelah dua kubu massa pecinta bola berhadap-hadapan, kini muncul dua kelompok yang mengklaim sebegai pemilik suara sah dalam Kongres PSSI, yaitu Forum Pemilik Suara PSSI (FPSP) yang ingin perubahan dan Komite Penyelamat Persepakolaan Nasional (KPPN) yang ingin melakukan Kongres Luar Biasa (KLB).
Seperti diketahui, Federation International Football Association (FIFA) telah memerintahkan kepada PSSI untuk menggelar dua kongres untuk memilih ketua umum yang baru. Kongres pertama yang akan digelar pada 26 Maret 2011 untuk membentuk komite pemilihan, sementara kongres untuk memilih ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota komite eksekutif harus digelar sebelum 30 April 2011.
Meski dalam pernyataan resminya FIFA meminta PSSI yang menggelar kongres, namun KPPN, yang terdiri dari para pemegang hak suara di PSSI yang mengajukan mosi tidak percaya kepada PSSI, juga merasa berhak menggelar kongres. "Tidak ada lagi PSSI. Yang ada KPPN. Dalam deklarasi Century, kami sudah mencabut mandat kepada Nurdin Halid. Jadi tidak dipercaya lagi," kata Ketua KPPN Syahrial Damopoli saat dihubungi detikcom.
Syahrial mengatakan, KPPN akan menggelar kongres pertama di Surabaya, Jawa Timur pada 26 Maret 2011 dengan agenda membentuk komisi pemilihan dan komisi banding. Sementara pada 26-28 April 2011, KPPN akan menggelar kongres di Solo untuk menetapkan ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota komite eksekutif PSSI.
Syahrial juga menegaskan bahwa apa yang dilakukan pihaknya merupakan mandat para pemilik suara di PSSI. Bahkan, secara tegas KPPN akan melakukan kongres ini karena mengikuti mandat dari Statuta FIFA, bukan Statuta PSSI. "Kami akan melaporkan hasil kongres ke FIFA. Saya yakin dan percaya ini akan diterima FIFA, karena ini untuk menyelamatkan sepakbola Indonesia," tegas Syahrial.
Terhadap keberadaan Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN), PSSI menegaskan organisasi yang saat ini masih berada di bawah pimpinan Nurdin Halid adalah pihak satu-satunya yang berwenang untuk menyelenggarakan kongres. Sekjen PSSI Nugraha Besoes menyatakan, rangkaian proses menuju kongres pemilihan tersebut sudah mulai berjalan.
"PSSI tetap mengorganisir pemilihan. Komite yang dibentuk akan mengawal proses pemilihan yang paling lambat digelar 30 April," kata Nugraha dalam keterangan persnya Rabu (9/3/2011) kemarin.
Berdasarkan pertemuan dengan FIFA pada 7 Maret lalu, PSSI kini telah membentuk sebuah komite yang bertugas menyusun draft pembentukan Komite Pemilihan dan Komite Banding. Komite awal tersebut diketuai oleh Ibnu Munzir dan Djoko Driyono
sebagai Sekretaris. Komite inilah yang nantinya akan melakukan penjaringan kandidat ketua umum, wakil ketua dan anggota Komite Eksekutif.
"Dalam draft-nya akan ditentukan tata cara yang sesuai dengan Statuta FIFA, Statuta PSSI dan Standard Electoral Code FIFA dalam menjaring kandidat ketua, wakil ketua dan anggota exco. Dengan begini maka dua komite yang sudah dibuat sebelumnya (Komite Pemilihan dan Komite Banding) dinyatakan bebas tugas," papar Nugraha.
Oleh karena itu, Nugraha menilai, apa yang akan dilakukan oleh KPPN akan sia-sia saja, karena akan sulit mewujudkan rencana membuat kongres tandingan. Kendalanya, yaitu harus terlebih dahulu mendapat restu dari Komite Eksekutif (Exco) PSSI. "Jika tidak dapat persetujuan Exco, maka kongres tersebut tidak sah," ujarnya.
Sesuai standar electoral code FIFA, menurut Nugraha, pembentukan komite pemilihan yang akan dilakukan KPPN, seharusnya dipilih dan ditentukan oleh seluruh anggota PSSI. Sementara, keberadaan anggota PSSI yang bergabung dengan KPPN masih
diragukan keabsahannya.
"Lalu hasil kongres mereka (KPPN) mau dibawa ke mana? Karena tidak ada akses organisasi yang menjadi pengayomnya. FIFA hanya akan mengakui asosiasi negara yang terdaftar menjadi anggota FIFA dengan kepengurusan dan alamat oraganisasi yang jelas. Sebab, di luar itu tidak bakal diakomodir,” tegas Nugraha lagi kepada detikcom, Kamis (10/3/2011).
Pernyataan Nugraha Besoes pun diamini oleh anggota Forum Pemilik Suara PSSI (FPSP) Djamaluddin Ilyas. Ia menegaskan penyelengara satu-satunya kongres adaah PSSI, bukan di luar PSSI. "Artinya, PSSI tetap sebagai pelaksana tunggal kongres dan kita mengawal betul statuta PSSI dan standar FIFA. Jadi buat saya, Perubahan Yes, Kudeta atau Kongres Luar Biasa (KLB) No," katanya kepada detikcom.
Karena itu, Djamaludin mengajak semua pihak, khususnya para pemilik sah di kongres PSSI untuk duduk bersama demi menyelamatkan PSSI dan persepakbolaan tanah air. Menurutnya, KLB yang akan digelar KPPN di Solo adalah inkonstitusional karena tidak berdasarkan peraturan yang berlaku di statuta PSSI.
"Kalau menurut saya, itu sudah masuk kategori kudeta PSSI. Bagaimana mungkin menjalankan kongres jika hanya menggunakan gayanya sendiri dan tanpa koordinasi dengan PSSI sama sekali. Sudah pasti, itu ditolak oleh FIFA," tegas pria yang juga menjabat Wakil Ketua PSGL Gayo Lues tersebut.
Djamaludin mengimbau agar pemerintah tidak memfasilitasi atau membiarkan terjadinya kudeta PSSI lewat kongres luar biasa yang coba digagas sejumlah pihak yang ada di luar PSSI. Bila ini dibiarkan terus menerus akan menjadi preseden buruk di kemudian hari, sehingga masyarakat dirugikan dan pemerintah akan dinilai memiliki catatan kelam atas 'Tragedi PSSI'.
Menanggapi dua kubu yang ngotot akan menyelenggarakan Kongres PSSI ini, seharusnya ada jalan tengah untuk menyelesaikannya. Demikian diungkapkan oleh pengamat sepakbola Anton Sanjoyo. Menurut Anton, seharusnya ada mediasi dan ini bisa dilakukan semua kalangan untuk melakukannya. "Mereka (PSSI dan KPPN) harus saling membuka hati, pikiran dan wawasan. Akui kesalahan dan duduk bareng. Jangan saling keras hati dan saling merasa benar," kata Anton.
Anton justru mengingatkan kepada kedua belah pihak untuk tidak melanjutkan kengototan masing-masing untuk menyelenggarakan Kongres PSSI ini. "Saya kira kita jadi rugi semua, PSSI rugi, KPPN rugi. Itu karena PSSI merasa benar dan KPPN juga merasa benar. Seharusnya mereka duduk bersama dengan prinsip saling menghormati dan kejujuran. Jangan saling mengambil jarak. Kalau semua cinta sepakbola harus mau duduk bersama dan mencari solusi,” ujarnya.
Sementara itu, Saleh Mukadar yang juga pengurus Persebaya 27 ini mengatakan, jalan tengah agar kemelut ini selesai harus dibentuk lembaaga atau Tim Independen yang ditunjuk FIFA agar bisa diterima semua pihak. "Pasti tidak ada untung. Tapi akan jauh lebih rusak kalau kongres dilakukan PSSI, yang isinya kumpulan penipu. Kenapa lebih rusak? Karena sepakbola itu butuh kejujuran, butuh fair play, organisasi olahraga pun harus demikian. Kalau bertahun-tahun mereka melakukan pemalsuan, masa kita harus percayai lagi?" kritik Saleh.
Seperti diketahui, Federation International Football Association (FIFA) telah memerintahkan kepada PSSI untuk menggelar dua kongres untuk memilih ketua umum yang baru. Kongres pertama yang akan digelar pada 26 Maret 2011 untuk membentuk komite pemilihan, sementara kongres untuk memilih ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota komite eksekutif harus digelar sebelum 30 April 2011.
Meski dalam pernyataan resminya FIFA meminta PSSI yang menggelar kongres, namun KPPN, yang terdiri dari para pemegang hak suara di PSSI yang mengajukan mosi tidak percaya kepada PSSI, juga merasa berhak menggelar kongres. "Tidak ada lagi PSSI. Yang ada KPPN. Dalam deklarasi Century, kami sudah mencabut mandat kepada Nurdin Halid. Jadi tidak dipercaya lagi," kata Ketua KPPN Syahrial Damopoli saat dihubungi detikcom.
Syahrial mengatakan, KPPN akan menggelar kongres pertama di Surabaya, Jawa Timur pada 26 Maret 2011 dengan agenda membentuk komisi pemilihan dan komisi banding. Sementara pada 26-28 April 2011, KPPN akan menggelar kongres di Solo untuk menetapkan ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota komite eksekutif PSSI.
Syahrial juga menegaskan bahwa apa yang dilakukan pihaknya merupakan mandat para pemilik suara di PSSI. Bahkan, secara tegas KPPN akan melakukan kongres ini karena mengikuti mandat dari Statuta FIFA, bukan Statuta PSSI. "Kami akan melaporkan hasil kongres ke FIFA. Saya yakin dan percaya ini akan diterima FIFA, karena ini untuk menyelamatkan sepakbola Indonesia," tegas Syahrial.
Terhadap keberadaan Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN), PSSI menegaskan organisasi yang saat ini masih berada di bawah pimpinan Nurdin Halid adalah pihak satu-satunya yang berwenang untuk menyelenggarakan kongres. Sekjen PSSI Nugraha Besoes menyatakan, rangkaian proses menuju kongres pemilihan tersebut sudah mulai berjalan.
"PSSI tetap mengorganisir pemilihan. Komite yang dibentuk akan mengawal proses pemilihan yang paling lambat digelar 30 April," kata Nugraha dalam keterangan persnya Rabu (9/3/2011) kemarin.
Berdasarkan pertemuan dengan FIFA pada 7 Maret lalu, PSSI kini telah membentuk sebuah komite yang bertugas menyusun draft pembentukan Komite Pemilihan dan Komite Banding. Komite awal tersebut diketuai oleh Ibnu Munzir dan Djoko Driyono
sebagai Sekretaris. Komite inilah yang nantinya akan melakukan penjaringan kandidat ketua umum, wakil ketua dan anggota Komite Eksekutif.
"Dalam draft-nya akan ditentukan tata cara yang sesuai dengan Statuta FIFA, Statuta PSSI dan Standard Electoral Code FIFA dalam menjaring kandidat ketua, wakil ketua dan anggota exco. Dengan begini maka dua komite yang sudah dibuat sebelumnya (Komite Pemilihan dan Komite Banding) dinyatakan bebas tugas," papar Nugraha.
Oleh karena itu, Nugraha menilai, apa yang akan dilakukan oleh KPPN akan sia-sia saja, karena akan sulit mewujudkan rencana membuat kongres tandingan. Kendalanya, yaitu harus terlebih dahulu mendapat restu dari Komite Eksekutif (Exco) PSSI. "Jika tidak dapat persetujuan Exco, maka kongres tersebut tidak sah," ujarnya.
Sesuai standar electoral code FIFA, menurut Nugraha, pembentukan komite pemilihan yang akan dilakukan KPPN, seharusnya dipilih dan ditentukan oleh seluruh anggota PSSI. Sementara, keberadaan anggota PSSI yang bergabung dengan KPPN masih
diragukan keabsahannya.
"Lalu hasil kongres mereka (KPPN) mau dibawa ke mana? Karena tidak ada akses organisasi yang menjadi pengayomnya. FIFA hanya akan mengakui asosiasi negara yang terdaftar menjadi anggota FIFA dengan kepengurusan dan alamat oraganisasi yang jelas. Sebab, di luar itu tidak bakal diakomodir,” tegas Nugraha lagi kepada detikcom, Kamis (10/3/2011).
Pernyataan Nugraha Besoes pun diamini oleh anggota Forum Pemilik Suara PSSI (FPSP) Djamaluddin Ilyas. Ia menegaskan penyelengara satu-satunya kongres adaah PSSI, bukan di luar PSSI. "Artinya, PSSI tetap sebagai pelaksana tunggal kongres dan kita mengawal betul statuta PSSI dan standar FIFA. Jadi buat saya, Perubahan Yes, Kudeta atau Kongres Luar Biasa (KLB) No," katanya kepada detikcom.
Karena itu, Djamaludin mengajak semua pihak, khususnya para pemilik sah di kongres PSSI untuk duduk bersama demi menyelamatkan PSSI dan persepakbolaan tanah air. Menurutnya, KLB yang akan digelar KPPN di Solo adalah inkonstitusional karena tidak berdasarkan peraturan yang berlaku di statuta PSSI.
"Kalau menurut saya, itu sudah masuk kategori kudeta PSSI. Bagaimana mungkin menjalankan kongres jika hanya menggunakan gayanya sendiri dan tanpa koordinasi dengan PSSI sama sekali. Sudah pasti, itu ditolak oleh FIFA," tegas pria yang juga menjabat Wakil Ketua PSGL Gayo Lues tersebut.
Djamaludin mengimbau agar pemerintah tidak memfasilitasi atau membiarkan terjadinya kudeta PSSI lewat kongres luar biasa yang coba digagas sejumlah pihak yang ada di luar PSSI. Bila ini dibiarkan terus menerus akan menjadi preseden buruk di kemudian hari, sehingga masyarakat dirugikan dan pemerintah akan dinilai memiliki catatan kelam atas 'Tragedi PSSI'.
Menanggapi dua kubu yang ngotot akan menyelenggarakan Kongres PSSI ini, seharusnya ada jalan tengah untuk menyelesaikannya. Demikian diungkapkan oleh pengamat sepakbola Anton Sanjoyo. Menurut Anton, seharusnya ada mediasi dan ini bisa dilakukan semua kalangan untuk melakukannya. "Mereka (PSSI dan KPPN) harus saling membuka hati, pikiran dan wawasan. Akui kesalahan dan duduk bareng. Jangan saling keras hati dan saling merasa benar," kata Anton.
Anton justru mengingatkan kepada kedua belah pihak untuk tidak melanjutkan kengototan masing-masing untuk menyelenggarakan Kongres PSSI ini. "Saya kira kita jadi rugi semua, PSSI rugi, KPPN rugi. Itu karena PSSI merasa benar dan KPPN juga merasa benar. Seharusnya mereka duduk bersama dengan prinsip saling menghormati dan kejujuran. Jangan saling mengambil jarak. Kalau semua cinta sepakbola harus mau duduk bersama dan mencari solusi,” ujarnya.
Sementara itu, Saleh Mukadar yang juga pengurus Persebaya 27 ini mengatakan, jalan tengah agar kemelut ini selesai harus dibentuk lembaaga atau Tim Independen yang ditunjuk FIFA agar bisa diterima semua pihak. "Pasti tidak ada untung. Tapi akan jauh lebih rusak kalau kongres dilakukan PSSI, yang isinya kumpulan penipu. Kenapa lebih rusak? Karena sepakbola itu butuh kejujuran, butuh fair play, organisasi olahraga pun harus demikian. Kalau bertahun-tahun mereka melakukan pemalsuan, masa kita harus percayai lagi?" kritik Saleh.
LPI Dirangkul, Polemik Profesional Vs Amatir Muncul
Liga Primer Indonesia (LPI) yang sudah mulai bergulir, dan menyelenggarakan pertandingan sekapbola yang diikuti 19 klub sepakbola, nampaknya mendapatkan angin segar. LPI yang dibayangi akan dijatuhi sanksi oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) justru dibela Federation International Football Association (FIFA). Organisasi bola dunia yang bermarkas di Zurich, Swiss meminta PSSI merangkul liga yang digagas Arifin Panigoro itu.
Dalam pernyataan resmi yang dilansir pada Kamis (3/3/2011) pekan lalu, FIFA menyebutkan PSSI harus mengambil kendali atas bergulirnya LPI. FIFA berharap LPI tidak berjalan tanpa koordinasi dengan PSSI. Ini tentu berbeda dengan pernyataan yang selama ini dilontarkan oleh PSSI, yang menyebut FIFA mendorong PSSI untuk menjatuhkan sanksi kepada seluruh elemen yang terlibat dalam LPI.
Permintaan agar LPI dirangkul PSSI oleh FIFA ini dibenarkan oleh Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Swiss Djoko Susilo. Hal itu diungkapkan oleh Presiden FIFA Joseph Bletter saat Djoko Susilo menemuinya di markas FIFA di Zurich, Swiss Selasa (8/3/2011) lalu. "Tentang LPI, kentara sekali jika PSSI ingin menghancurkannya, sedang FIFA menghendaki dirangkul dan dikendalikan. Jadi, penyelesaian kasus LPI ini hanya bisa dengan proses dialog dan musyawarah," kata Djoko kepada detikcom.
Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Nugraha Besoes mengatakan, pihaknya telah menerima surat dari FIFA tanggal 3 Maret 2011. Dalam surat itu disebutan PSSI harus melakukan pengambilan kembali kendali terhadap kegiatan Liga Primer
Indonesia (LPI). "Kalau tidak dapat diselesaikan, ini akan terus lagi ke Komite Eksekutif FIFA, yang berpotensi PSSI akan dikenakan hukuman dari FIFA," kata Nugraha.
Bila tidak bisa menyelesaikan masalah LPI ini, menurut Nugraha, FIFA akan menjatuhkan sanksi pada PSSI. Di antara sanksi itu yakni Tim Nasional PSSI tidak akan bisa mengikuti event-event pertandingan internasional, termasuk mengikuti Sea Games 2011 nanti. "Selain itu tidak bisa mengikuti Kongres FIFA, di mana hak suara Indonesia melalui PSSI akan dicabut, serta hak-hak lainnya yang diterima dari FIFA akan dihentikan," imbuhnya.
PSSI sendiri nampaknya mulai bergerak cepat merespon apa yang menjadi permintaan FIFA itu. Hari ini, Nugraha Besoes pun menjelaskan bahwa PSSI akan mengambilalih LPI, sesuai keputusan Komite Eksekutif FIFA. Dan, pengambilalihan LPI ini akan
dilakukan sebelum dilaksanakannya siding Eksekutif Komite (Exco) FIFA mendatang.Sementara upaya pengambilalihan ini masih akan dibahas dan dibicarakan dengan Komite Eksekutif PSSI.
"Tidak mungkin ada dua liga yang sejajar dalam satu negara. Jadi harus segera diambil tindakan kalau kita tidak ingin di suspend FIFA," ujar Nugraha.
Nugraha Besoes pun menyebut salah satu mekanisme pengambilalihan LPI ke PSSI adalah dengan cara meleburkan LPI ke dalam PSSI. Di mana 19 klub yang bermain di LPI wajib turun kasta di level kompetisi paling bawah, seperti masuk dahulu ke Kompetisi Divisi III PSSI untuk bertarung hingga naik divisi kembali.
"Kalau langsung ke ISL nggak bisa. Klub lain yang sudah mati-matian berjuang di kompetisi di bawahnya pasti banyak yang protes nanti. Klub mana ini, tiba-tiba kok bisa gampang masuk profesional," urainya.
Tentu saja, mekanisme yang ditawarkan PSSI ini akan ditolak mentah-mentah oleh LPI. LPI sendiri mengatakan bahwa keputusan Komite Eksekutif FIFA ini adalah meminta PSSI untuk direct control, melakukan kontrol langsung, serta memerhatikan LPI secara serius dan bukan menolaknya.
"Jadi tidak benar seperti yang dikatakan Sekjen PSSI, Pak Nugraha Besoes itu. Biarkan LPI berjalan sendiri, tapi bisa diakomodir oleh PSSI bahwa LPI ini liga professional, kan beda dengan klub-klub yang ada di PSSI yang sebagian besar masih amatir dan menggunakan dana APBN-APBD atau uang rakyat," kata Juru Bicara LPI Adi Hasantoso kepada detikcom.
Abi pun menjelaskan, LPI merupaka liga profesiona sesuai misi FIFA tidak boleh bergantung kepada dana dari pemeriantah atau FIFA sekalipun. Meski nantinya LPI dianggap tidak sopan dengan melangkahi ISL yang notabene diisi klub-klub yang lebih lama beredar, namun LPI tetap akan jalan terus. Sebabnya Abi menilai liga yang ada sekarang pun belum tentu lebih baik dari LPI.
"Janganlah kami diteriakin 'kami orang baru mau melangkahi orang lama'. Harus ada kritik ke diri mereka sendiri dulu. LPI 'kan pemain-pemainnya bagus, ada marquee player (pemain bintang). Yang lama tidak bisa juga bilang lebih hebat dari kita,” ujarnya.
Abi menegaskan bagi LPI yang terpenting adalah pengakuan dari masyarakat bahwa LPI itu ada. Masalah PSSI akan mengakui LPI atau tidak, itu tinggal persoalan waktu saja. "Yang penting mendapat pengakuan dari seluruh rakyat Indonesia ini adalah liga profesional. Ini adalah cita-cita dari KSN (Kongres Sepakbola Nasional) kemarin. Pengakuan dari PSSI tinggal menunggu waktu," ungkapnya.
Oleh karena itu, Abi meminta agar PSSI bisa membedakan mana klub-klub sepakbola profesional dan amatir dan mana yang menggunakan anggaran APBD. "Pak Nugraha silakan analisa mana yang profesional dan mana yang amatir. Pasti semua amatir,
karena masih banyak yang menggunakan dana bantuan pemerintah. Jadi basis kita beda dan tidak bisa dilebur menjadi satu," ujar Abi seraya mencontohkan hampir di semua negara mengadakan kompetisi amatir dan profesional yang berbeda.
Namun begitu, lanjut Abi, ada beberapa klub di PSSI yang sebenarnya bisa digabung, seperti Arema Malang, Persib Bandung, PSP Padang. Ketiga klub sepakbola yang bermain di Liga Super Indonesia (LSI) ini memang tergolong lebih profesional dalam pendanaannya.
Menanggapi persoaan ini, pengamat sepakbola Anton Sanjoyo mengatakan, LPI itu memang bagian dari keluarga PSSI sehingga dirangkul merupakan jalan terbaik. LPI lahir dari ekses sikap dari pengurus PSSI yang arogan dan tertutup. "Ya harus dirangkul saja. Saya kira harus kembali ke khitahnya. LPI berada di bawah naungan PSSI dan itu legal,” katanya Anton.
Terkait soal kualitas pemain, menurut Anton, harus diakui bahwa kualitas pertandingan LPI masih jauh dan masih harus menyesuaikan diri. "Harus ada yang berkorban. Harus diakui juga tidak mungkin kompetisi muncul sebagai kompetisi yang paling tinggi. Itu harus dibicarakan," terangnya.
Dalam pernyataan resmi yang dilansir pada Kamis (3/3/2011) pekan lalu, FIFA menyebutkan PSSI harus mengambil kendali atas bergulirnya LPI. FIFA berharap LPI tidak berjalan tanpa koordinasi dengan PSSI. Ini tentu berbeda dengan pernyataan yang selama ini dilontarkan oleh PSSI, yang menyebut FIFA mendorong PSSI untuk menjatuhkan sanksi kepada seluruh elemen yang terlibat dalam LPI.
Permintaan agar LPI dirangkul PSSI oleh FIFA ini dibenarkan oleh Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Swiss Djoko Susilo. Hal itu diungkapkan oleh Presiden FIFA Joseph Bletter saat Djoko Susilo menemuinya di markas FIFA di Zurich, Swiss Selasa (8/3/2011) lalu. "Tentang LPI, kentara sekali jika PSSI ingin menghancurkannya, sedang FIFA menghendaki dirangkul dan dikendalikan. Jadi, penyelesaian kasus LPI ini hanya bisa dengan proses dialog dan musyawarah," kata Djoko kepada detikcom.
Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Nugraha Besoes mengatakan, pihaknya telah menerima surat dari FIFA tanggal 3 Maret 2011. Dalam surat itu disebutan PSSI harus melakukan pengambilan kembali kendali terhadap kegiatan Liga Primer
Indonesia (LPI). "Kalau tidak dapat diselesaikan, ini akan terus lagi ke Komite Eksekutif FIFA, yang berpotensi PSSI akan dikenakan hukuman dari FIFA," kata Nugraha.
Bila tidak bisa menyelesaikan masalah LPI ini, menurut Nugraha, FIFA akan menjatuhkan sanksi pada PSSI. Di antara sanksi itu yakni Tim Nasional PSSI tidak akan bisa mengikuti event-event pertandingan internasional, termasuk mengikuti Sea Games 2011 nanti. "Selain itu tidak bisa mengikuti Kongres FIFA, di mana hak suara Indonesia melalui PSSI akan dicabut, serta hak-hak lainnya yang diterima dari FIFA akan dihentikan," imbuhnya.
PSSI sendiri nampaknya mulai bergerak cepat merespon apa yang menjadi permintaan FIFA itu. Hari ini, Nugraha Besoes pun menjelaskan bahwa PSSI akan mengambilalih LPI, sesuai keputusan Komite Eksekutif FIFA. Dan, pengambilalihan LPI ini akan
dilakukan sebelum dilaksanakannya siding Eksekutif Komite (Exco) FIFA mendatang.Sementara upaya pengambilalihan ini masih akan dibahas dan dibicarakan dengan Komite Eksekutif PSSI.
"Tidak mungkin ada dua liga yang sejajar dalam satu negara. Jadi harus segera diambil tindakan kalau kita tidak ingin di suspend FIFA," ujar Nugraha.
Nugraha Besoes pun menyebut salah satu mekanisme pengambilalihan LPI ke PSSI adalah dengan cara meleburkan LPI ke dalam PSSI. Di mana 19 klub yang bermain di LPI wajib turun kasta di level kompetisi paling bawah, seperti masuk dahulu ke Kompetisi Divisi III PSSI untuk bertarung hingga naik divisi kembali.
"Kalau langsung ke ISL nggak bisa. Klub lain yang sudah mati-matian berjuang di kompetisi di bawahnya pasti banyak yang protes nanti. Klub mana ini, tiba-tiba kok bisa gampang masuk profesional," urainya.
Tentu saja, mekanisme yang ditawarkan PSSI ini akan ditolak mentah-mentah oleh LPI. LPI sendiri mengatakan bahwa keputusan Komite Eksekutif FIFA ini adalah meminta PSSI untuk direct control, melakukan kontrol langsung, serta memerhatikan LPI secara serius dan bukan menolaknya.
"Jadi tidak benar seperti yang dikatakan Sekjen PSSI, Pak Nugraha Besoes itu. Biarkan LPI berjalan sendiri, tapi bisa diakomodir oleh PSSI bahwa LPI ini liga professional, kan beda dengan klub-klub yang ada di PSSI yang sebagian besar masih amatir dan menggunakan dana APBN-APBD atau uang rakyat," kata Juru Bicara LPI Adi Hasantoso kepada detikcom.
Abi pun menjelaskan, LPI merupaka liga profesiona sesuai misi FIFA tidak boleh bergantung kepada dana dari pemeriantah atau FIFA sekalipun. Meski nantinya LPI dianggap tidak sopan dengan melangkahi ISL yang notabene diisi klub-klub yang lebih lama beredar, namun LPI tetap akan jalan terus. Sebabnya Abi menilai liga yang ada sekarang pun belum tentu lebih baik dari LPI.
"Janganlah kami diteriakin 'kami orang baru mau melangkahi orang lama'. Harus ada kritik ke diri mereka sendiri dulu. LPI 'kan pemain-pemainnya bagus, ada marquee player (pemain bintang). Yang lama tidak bisa juga bilang lebih hebat dari kita,” ujarnya.
Abi menegaskan bagi LPI yang terpenting adalah pengakuan dari masyarakat bahwa LPI itu ada. Masalah PSSI akan mengakui LPI atau tidak, itu tinggal persoalan waktu saja. "Yang penting mendapat pengakuan dari seluruh rakyat Indonesia ini adalah liga profesional. Ini adalah cita-cita dari KSN (Kongres Sepakbola Nasional) kemarin. Pengakuan dari PSSI tinggal menunggu waktu," ungkapnya.
Oleh karena itu, Abi meminta agar PSSI bisa membedakan mana klub-klub sepakbola profesional dan amatir dan mana yang menggunakan anggaran APBD. "Pak Nugraha silakan analisa mana yang profesional dan mana yang amatir. Pasti semua amatir,
karena masih banyak yang menggunakan dana bantuan pemerintah. Jadi basis kita beda dan tidak bisa dilebur menjadi satu," ujar Abi seraya mencontohkan hampir di semua negara mengadakan kompetisi amatir dan profesional yang berbeda.
Namun begitu, lanjut Abi, ada beberapa klub di PSSI yang sebenarnya bisa digabung, seperti Arema Malang, Persib Bandung, PSP Padang. Ketiga klub sepakbola yang bermain di Liga Super Indonesia (LSI) ini memang tergolong lebih profesional dalam pendanaannya.
Menanggapi persoaan ini, pengamat sepakbola Anton Sanjoyo mengatakan, LPI itu memang bagian dari keluarga PSSI sehingga dirangkul merupakan jalan terbaik. LPI lahir dari ekses sikap dari pengurus PSSI yang arogan dan tertutup. "Ya harus dirangkul saja. Saya kira harus kembali ke khitahnya. LPI berada di bawah naungan PSSI dan itu legal,” katanya Anton.
Terkait soal kualitas pemain, menurut Anton, harus diakui bahwa kualitas pertandingan LPI masih jauh dan masih harus menyesuaikan diri. "Harus ada yang berkorban. Harus diakui juga tidak mungkin kompetisi muncul sebagai kompetisi yang paling tinggi. Itu harus dibicarakan," terangnya.
Tondo Widodo: Nurdin Ibarat Sedang Mempertahankan Nyawa
Posisi Nurdin Halid saat ini sudah sangat terpojok setelah Presiden FIFA Sepp Blatter melarangnya mencalonkan diri lagi dalam kongres pemilihan ketua umum PSSI. Bila Nurdin membantah adanya larangan tersebut, hal itu hanya cara-cara pembelaan untuk mempertahankan kekuasaanya.
"Nurdin itu sekarang ibarat orang yang sedang mempertahankan nyawanya, sampai kapanpun ia akan terus melakukan berbagai usaha untuk tetap berkuasa," kata pengamat sepakbola nasional Tondo Widodo.
Menurut Tondo, Nurdin merupakan sumber masalah dalam kisruh PSSI. Dengan FIFA melarang Nurdin mencalonkan diri lagi, itu menjadi tanda kisruh PSSI akan mereda dan Nurdin segera berakhir. Yang perlu dilakukan saat ini adalah menunggu saja surat resmi FIFA.
"Sekarang ini kan memang masih dalam bentuk ucapan, kalau ucapan memang tidak cukup kuat. Akan kuat kalau ada bukti tertulis lewat surat. Jadi kita tinggal menunggu waktu saja, surat dalam 3 hari ini akan sampai," kata Tondo.
Berikut wawancara detikcom dengan Tondo Widodo, pengamat sepakbola nasional yang juga mantan anggota PSSI:
Presiden FIFA Sepp Blatter dalam perbincangan dengan Dubes RI untuk Swiss Djoko Susilo mengatakan, Ketua umum PSSI Nurdin Halid, tak boleh mencalonkan diri lagi sebagai ketua umum PSSI, dalam kongres April nanti. Dengan adanya larangan FIFA ini apakah kisruh PSSI akan reda?
Keputusan yang disampaikan Sepp Blater itu sebenarnya sudah diputuskan Komite Asosisasi FIFA, bahwa Nurdin Halid tidak bisa lagi mencalonkan diri. Tapi semua itu harus diputuskan oleh sidang Komite Eksekutif yang dipimpin Blatter. Oleh Blater diumumkan pada 26 Maret harus konggres untuk membentuk komite pemilihan dan sebelum 30 April dilakukan pemilihan ketua umum.
Kenapa saat itu tidak disebutkan Nurdin Halid agar tidak mencalonkan diri lagi, karena ini menyakut nama, ini masalah moral, FIFA tidak mengumumkan nama karena alasan moral. Nah sekarang yang diungkapkan Blatter kepada Dubes RI untuk Swiss sudah sesuai dengan rekomendasi Komite Asosiasi FIFA. Ya sudah bagus lah itu.
Harusnya dengan begitu kisruh PSSI meredalah, karena sumber masalah kisruh PSSI itu Nurdin Halid, ketika sudah diungkap begini sumber masalah sudah disolusikan, ya sudah selesai. Harusnya sudah selesai. Tinggal mengikuti ritme yang disuruh FIFA saja, 26 Maret membentuk komite pemilihan dan 30 April konggres untuk memilih ketua umum baru, itu laksanakan.
Nurdin Halid membantah omongan Dubes RI untuk Swiss. Mengapa Nurdin membantah Djoko Susilo?
Nurdin itu sekarang ibarat orang yang sedang mempertahankan nyawanya, sampai kapanpun ia akan terus melakukan berbagai usaha untuk tetap berkuasa. Sekarang ini kan memang masih dalam bentuk ucapan, kalau ucapan memang tidak cukup kuat. Akan kuat kalau ada bukti tertulis lewat surat. Jadi kita tinggal menunggu waktu saja, surat dalam 3 hari ini akan sampai ke PSSI.
Apa saja dosa Nurdin Halid untuk mempertahankan kekuasaannya?
Dia melakukan kebohongan publik yang sangat luar biasa pada 2007. Habis kongres di Makassar untuk statuta yang heboh ini, paginya dia mengadakan pemilihan umum yang secara aklamasi dia dipilih, itu dosa yang paling besar. Kemudian pada Juni 2007, keluar surat FIFA yang menyatakan PSSI harus mereorganisasi lagi karena kongres tidak sesuai statuta FIFA, di surat itu Nurdin tidak boleh mencalonkan diri lagi karena masuk penjara. Tapi perintah FIFA itu tidak dilaksanakan. Itu kebohongan publik.
Saya punya kopi surat teguran FIFA 2007 itu. Masyarakat tidak tahu kalau ada teguran FIFA itu, mungkin surat dilipat di saku Sekjennya, disembunyikan takut ketahuan. Itu kebohongan publik, dosa yang tidak terampuni.
Ada fakta yang tidak bisa dibantah, sejak 2007-2009, status ketua umum PSSI di website FIFA itu, nama ketua umumnya TDB (to be determined) alias akan ditentukan. Itu bukti FIFA tidak mengakui kongres PSSI 2007 yang aklamasi memilih Nurdin Halid. Itulah kita dibohongi selama ini.
Dosa Nurdin lainnya ya dia mempolitisasi PSSI, kalau di AD/ART PSSI merupakan alat perjuangan untuk bangsa, diubah menjadi alat perjuangan untuk partai.
Kemudian dosa lainnya, Nurdin Halid membuat rantai kroni di daerah, di daerah semua diisi kroni dia.
Dalam pertemuan dengan Ketua KONI Rita Subowo, Blatter juga mengharapkan tiga calon ketua umum lain, yang dianulir komisi banding PSSI, yakni Nirwan Bakrie, George Toisutta, dan Arifin Panigoro tidak mencalonkan diri, karena dinilai sudah tidak eligible. Bagaimana tanggapan anda?
Arifin Panigoro dan George Toisutta itu kan korban dari sistem yang dibuat Nurdin Halid yaitu komite pemilihan yang dipilih tidak melalui prsedur yang sah, komite ini ditunjuk oleh Nurdin dan orangnya pun orang Nurdin semua.
Jadi beliau korban permainan Nurdin cs. Menurut saya Pak George Tpisutta dan Arifin Panigoro harus menginformasikan ke FIFA mengenai hal ini. Beliau-beliau ini tidak salah. Yang salah itu Nurdin Halid yang melanggar Statuta FIFA bahwa kriminal tidak boleh menjadi calon ketua umum.
George Toisutta dan Arifin Panigoro itu hanya korban permainan. Langkah berikutnya beliau berdua ini sebaiknya mengirim surat ke FIFA menjelaskan kalau mereka hanya korban dari rekayasa Nurdin Halid.
Bagaimana kalau George Toisutta, Arifin Panigoro dan Nirwan Bakrie menolak imbauan FIFA, Apakah akan ada sanksi dari FIFA?
Tidak akan ada sanksi. Beliau kan bukan anggota FIFA . Mereka kan individu di luar sistem PSSI. FIFA menindak LPI saja tidak bisa.
FIFA akan memahami penjelasan Arifin Panigoro dan George Toisutta hanya korban permainan Nurdin cs?
Saya sangat optimistis FIFA akan mengerti. Mereka tidak tahu kemarin-kemarin itu rekayasa Nurdin Halid.
FIFA memerintahkan PSSI agar merangkul LPI, dan bukan menindak LPI. Apa dampak teguran FIFA ini, bagi masa depan LPI?
LPI ini kan muncul karena Nurdin Halid. Dengan teguran FIFA itu ya masa depan LPI bagus.
"Nurdin itu sekarang ibarat orang yang sedang mempertahankan nyawanya, sampai kapanpun ia akan terus melakukan berbagai usaha untuk tetap berkuasa," kata pengamat sepakbola nasional Tondo Widodo.
Menurut Tondo, Nurdin merupakan sumber masalah dalam kisruh PSSI. Dengan FIFA melarang Nurdin mencalonkan diri lagi, itu menjadi tanda kisruh PSSI akan mereda dan Nurdin segera berakhir. Yang perlu dilakukan saat ini adalah menunggu saja surat resmi FIFA.
"Sekarang ini kan memang masih dalam bentuk ucapan, kalau ucapan memang tidak cukup kuat. Akan kuat kalau ada bukti tertulis lewat surat. Jadi kita tinggal menunggu waktu saja, surat dalam 3 hari ini akan sampai," kata Tondo.
Berikut wawancara detikcom dengan Tondo Widodo, pengamat sepakbola nasional yang juga mantan anggota PSSI:
Presiden FIFA Sepp Blatter dalam perbincangan dengan Dubes RI untuk Swiss Djoko Susilo mengatakan, Ketua umum PSSI Nurdin Halid, tak boleh mencalonkan diri lagi sebagai ketua umum PSSI, dalam kongres April nanti. Dengan adanya larangan FIFA ini apakah kisruh PSSI akan reda?
Keputusan yang disampaikan Sepp Blater itu sebenarnya sudah diputuskan Komite Asosisasi FIFA, bahwa Nurdin Halid tidak bisa lagi mencalonkan diri. Tapi semua itu harus diputuskan oleh sidang Komite Eksekutif yang dipimpin Blatter. Oleh Blater diumumkan pada 26 Maret harus konggres untuk membentuk komite pemilihan dan sebelum 30 April dilakukan pemilihan ketua umum.
Kenapa saat itu tidak disebutkan Nurdin Halid agar tidak mencalonkan diri lagi, karena ini menyakut nama, ini masalah moral, FIFA tidak mengumumkan nama karena alasan moral. Nah sekarang yang diungkapkan Blatter kepada Dubes RI untuk Swiss sudah sesuai dengan rekomendasi Komite Asosiasi FIFA. Ya sudah bagus lah itu.
Harusnya dengan begitu kisruh PSSI meredalah, karena sumber masalah kisruh PSSI itu Nurdin Halid, ketika sudah diungkap begini sumber masalah sudah disolusikan, ya sudah selesai. Harusnya sudah selesai. Tinggal mengikuti ritme yang disuruh FIFA saja, 26 Maret membentuk komite pemilihan dan 30 April konggres untuk memilih ketua umum baru, itu laksanakan.
Nurdin Halid membantah omongan Dubes RI untuk Swiss. Mengapa Nurdin membantah Djoko Susilo?
Nurdin itu sekarang ibarat orang yang sedang mempertahankan nyawanya, sampai kapanpun ia akan terus melakukan berbagai usaha untuk tetap berkuasa. Sekarang ini kan memang masih dalam bentuk ucapan, kalau ucapan memang tidak cukup kuat. Akan kuat kalau ada bukti tertulis lewat surat. Jadi kita tinggal menunggu waktu saja, surat dalam 3 hari ini akan sampai ke PSSI.
Apa saja dosa Nurdin Halid untuk mempertahankan kekuasaannya?
Dia melakukan kebohongan publik yang sangat luar biasa pada 2007. Habis kongres di Makassar untuk statuta yang heboh ini, paginya dia mengadakan pemilihan umum yang secara aklamasi dia dipilih, itu dosa yang paling besar. Kemudian pada Juni 2007, keluar surat FIFA yang menyatakan PSSI harus mereorganisasi lagi karena kongres tidak sesuai statuta FIFA, di surat itu Nurdin tidak boleh mencalonkan diri lagi karena masuk penjara. Tapi perintah FIFA itu tidak dilaksanakan. Itu kebohongan publik.
Saya punya kopi surat teguran FIFA 2007 itu. Masyarakat tidak tahu kalau ada teguran FIFA itu, mungkin surat dilipat di saku Sekjennya, disembunyikan takut ketahuan. Itu kebohongan publik, dosa yang tidak terampuni.
Ada fakta yang tidak bisa dibantah, sejak 2007-2009, status ketua umum PSSI di website FIFA itu, nama ketua umumnya TDB (to be determined) alias akan ditentukan. Itu bukti FIFA tidak mengakui kongres PSSI 2007 yang aklamasi memilih Nurdin Halid. Itulah kita dibohongi selama ini.
Dosa Nurdin lainnya ya dia mempolitisasi PSSI, kalau di AD/ART PSSI merupakan alat perjuangan untuk bangsa, diubah menjadi alat perjuangan untuk partai.
Kemudian dosa lainnya, Nurdin Halid membuat rantai kroni di daerah, di daerah semua diisi kroni dia.
Dalam pertemuan dengan Ketua KONI Rita Subowo, Blatter juga mengharapkan tiga calon ketua umum lain, yang dianulir komisi banding PSSI, yakni Nirwan Bakrie, George Toisutta, dan Arifin Panigoro tidak mencalonkan diri, karena dinilai sudah tidak eligible. Bagaimana tanggapan anda?
Arifin Panigoro dan George Toisutta itu kan korban dari sistem yang dibuat Nurdin Halid yaitu komite pemilihan yang dipilih tidak melalui prsedur yang sah, komite ini ditunjuk oleh Nurdin dan orangnya pun orang Nurdin semua.
Jadi beliau korban permainan Nurdin cs. Menurut saya Pak George Tpisutta dan Arifin Panigoro harus menginformasikan ke FIFA mengenai hal ini. Beliau-beliau ini tidak salah. Yang salah itu Nurdin Halid yang melanggar Statuta FIFA bahwa kriminal tidak boleh menjadi calon ketua umum.
George Toisutta dan Arifin Panigoro itu hanya korban permainan. Langkah berikutnya beliau berdua ini sebaiknya mengirim surat ke FIFA menjelaskan kalau mereka hanya korban dari rekayasa Nurdin Halid.
Bagaimana kalau George Toisutta, Arifin Panigoro dan Nirwan Bakrie menolak imbauan FIFA, Apakah akan ada sanksi dari FIFA?
Tidak akan ada sanksi. Beliau kan bukan anggota FIFA . Mereka kan individu di luar sistem PSSI. FIFA menindak LPI saja tidak bisa.
FIFA akan memahami penjelasan Arifin Panigoro dan George Toisutta hanya korban permainan Nurdin cs?
Saya sangat optimistis FIFA akan mengerti. Mereka tidak tahu kemarin-kemarin itu rekayasa Nurdin Halid.
FIFA memerintahkan PSSI agar merangkul LPI, dan bukan menindak LPI. Apa dampak teguran FIFA ini, bagi masa depan LPI?
LPI ini kan muncul karena Nurdin Halid. Dengan teguran FIFA itu ya masa depan LPI bagus.
0 comments:
Posting Komentar