Skandal Pemilihan Ketum PSSI ??

Dalam dunia bola di Indonesia, Arifin Panigoro dikenal sebagai ikon perlawanan. Sementara George Toisutta sebagai ikon pembaruan. Namun kedua tokoh tersebut tidak lolos dalam verifikasi calon Ketua Umum PSSI 2011-2015. Yang lolos, Nurdin Halid dan Nirwan Bakrie.

Para pecinta bola pun meradang. Mereka turun ke jalan melakukan revolusi untuk menggulingkan Nurdin Halid dari kursi ketua umum PSSI yang dinamai Revolusi Merah Putih. Ribuan suporter dari berbagai daerah berdatangan ke Jakarta untuk menduduki kantor PSSI dengan tujuan satu, menurunkan Nurdin Halid.

Seperti revolusi di Timur Tengah, gerakan revolusi PSSI ini juga menjalar ke semua daerah di Indonesia. Tidak hanya di Jakarta, gerakan menggulingkan Nurdin ini juga digelar di Solo, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Makassar dan semua kota besar lainnya di tanah air.

Revolusi dilakukan lantaran upaya suksesi secara baik-baik kandas di tengah jalan. Pasalnya, Arifin Panigoro dan George Toisutta yang digadang-gadang bisa mengambil alih kepengurusan PSSI terjegal untuk tanding memperebutkan Ketua Umum PSSI.Tim verifikasi mengklaim keduanya tersandung syarat yang tertuang di statuta PSSI dan statuta FIFA.

Ketua tim verifikasi calon Ketua Umum PSSI 2011-2015, Syarif Bastaman mengatakan, Panigoro hanya memenuhi 3 dari 4 persyaratan minimal yang harus dipenuhi jika ingin maju sebagai calon ketua umum PSSI. 3 syarat tersebut adalah minimal berusia 30 tahun, harus tidak sedang dinyatakan bersalah atas suatu tindakan kriminal pada saat kongres dan telah memenuhi persyaratan berdomisili di wilayah Indonesia.

Satu syarat yang tidak dipenuhi yakni Panigoro dinilai belum berpartisipasi aktif dalam kegiatan sepakbola sekurang-sekurangnya 5 tahun. Kegiatan sepakbola yang dimaksud adalah segala macam kompetisi yang berada di bawah naungan PSSI atau menjadi anggota PSSI.

Latar belakang Panigoro sebagai pendiri Liga Medco U-15 rupanya tidak jadi pertimbangan karena bentuknya hanya sponsorship. Jadi Liga Medco tidak dianggap sebagai kompetisi yang dikelola PSSI. Sandungan lainnya, Panigoro tidak lolos verifikasi lantaran dirinya terlibat dalam pembentukan Liga Primer Indonesia (LPI) yang dianggap ilegal oleh FIFA.

Sementara Toisutta, yang merupakan Ketua Pengurus Persatuan Sepakbola TNI Angkatan Darat (PSAD), tidak lolos karena aktivitasnya tidak tercatat di PSSI. "PSAD memang berada di bawah naungan Persija. Tapi yang tercatat dalam organisasi di
bawah PSSI hanya Persija. PSAD tidak," kilah Syarif Bastaman, yang juga anggota Komisi VII DPR dari PDIP itu.

Murnikah alasan pencoretan Panigoro dan Toisutta? Alasan yang disampaikan Syarif Bastaman dinilai hanya alasan yang dicari-cari alias akal-akalan belaka. Yang terjadi sebenarnya, dua tokoh itu sengaja dijegal. Nurdin Halid dan kroninya tidak menginginkan lawan tanding yang kuat yang bisa mengacaukan skenario yang sudah dirancang.

Soal adanya skenario ini dipaparkan pengamat sepakbola yang pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi PSSI era Agum Gumelar, Tondo Widodo dan pengamat sepakbola Budiarto Shambazy. Skenario itu bertujuan agar PSSI tetap berada dalam cengkeraman Nurdin dan kroninya. Skenario pertama, untuk memuluskan langkah Nurdin menjadi penguasa PSSI untuk yang ketigakalinya. Panigoro dan Toisutta bisa berbahaya bila lolos verifikasi maka dicarilah segala cara untuk menjegalnya.

"Nurdin bisa saja bilang telah didukung 81 suara. Tapi dia tidak yakin dengan klaim dukungan 81 suara itu. Sehingga dia merasa harus mengalahkan George Toisutta dan Arifin Panigoro dengan cara-cara tidak semestinya," terang Tondo.

Jumah pemegang hak suara dalam kongres totalnya 108, yang terdiri dari Pengurus PSSI tingkat provinsi serta kub-klub di bawah PSSI. Namun dari jumlah tersebut yang berlaku hanya 100 suara. Sebab 5 suara yang berasal dari asosiasi pelatih, pemain, official, futsal, dan sepakbola wanita, belum terbentuk. Sementara 3 suara dari klub dihapuskan, yakni Persema, Persibo, dan PSM.

Dari pemegang hak suara, selain Nurdin yang meraih dukungan 81 suara, Arifin punya dukungan 1 suara, George Toisutta dapat dukungan 12 suara, sementara Nirwan Bakrie memperoleh 2 suara dukungan.

Meski suara dukungan bagi George dan Arifin jumlahnya tidak seberapa, tapi menurut Tondo, cukup membuat Nurdin was-was. Soalnya Panigoro merupakan simbol perlawanan, sementara George simbol pembaruan. "Nurdin bisa tidak tidur semingguan untuk memikirkan cara-cara untuk mengalahkan kedua tokoh ini. Apalagi resistensi terhadap Nurdin di mata masyarakat tingi sekali," jelasnya.

Dugaan adanya upaya menjegal Panigoro salah satunya yakni dengan raibnya berkas pencalonannya sebagai bakal calon ketua umum PSSI dari Pengurus Provinsi PSSI Jambi dan Nusa Tenggara Barat. Selain itu aturan PSSI yang menyebutkan ukuran 5 tahun aktif di sepakbola dipersempit harus 5 tahun menjadi pengurus PSSI.

Skenario kedua adalah untuk memuluskan langkah Nirwan Bakrie. Adik Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie itu saat ini menjadi wakil ketua umum PSSI, sementara resistensi terhadap Nurdin sangat tinggi. Bila Nirwan harus melawan Toisutta atau Panigoro, peluang Nirwan untuk menang menjadi tipis. Padahal kelompok Nurdin punya kepentingan tongkat estafet kepengurusan tidak jatuh kemana-mana agar posisi mereka tetap aman.

"Dia ingin tetap kepentingan dia di PSSI tetap dijaga sehingga dia mendorong Nirwan jadi ketua. Kalau cuma dua orang itu, Nurdin dan Nirwan, kongres hasilnya akan aklamasi toh?" kata Tondo.

Rp 1 Miliar Per Suara

Saleh Mukadar, Koordinator Pendukung Arifin Panigoro menilai skenario Nurdin cs sudah disiapkan sejak lama. Persiapan itu dimulai saat kelompok Nurdin membuat Statuta PSSI yang tidak memberikan peluang kepada orang lain untuk masuk, kecuali kelompok mereka sendiri.

"Ini kan karena memang sudah disiapkan lama oleh Nurdin Halid sejak empat tahun lalu. Ini merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan Nurdin Halid cs," kata Saleh.

Budiarto Shambazy menganggap Syarif Bastaman sengaja memelintir klausul Statuta FIFA bahwa calon Ketum itu adalah orang yang pernah mengurus sepakbola selama lima tahun. Sebenarnya syarat ini sudah dipenuhi Toisutta dan Panigoro, yang aktif mengurus sepakbola. Tapi tiba-tiba, klausul itu ditelikung. Dan ketika penelikungan itu tidak berhasil kubu Nurdin kembali mengeluarkan jurus baru dengan menyatakan Statuta FIFA bahwa pejabat tidak boleh jadi calon Ketum PSSI.

"Ini yang mungkin bisa diakal-akalin oleh mereka, apalagi George Toisutta saat ini sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Padahal di banyak negara yang namanya ketua asosiasi atau federasi banyak yang pejabat. Bahkan ada politisi di persatuan sepakbola di sejumlah negara, seperti di Korea dan Jepang. Memang ini terus dicari-cari cara agar tujuannya agar Arifin dan George tidak masuk. Ini yang lagi dicoba PSSI dan itu mereka nekat. Apapun caranya kedua orang ini tidak masuk," papar Budiarto.

Sementara kubu Nurdin justru menuduh ada skenario terselubung dengan tampilnya Toisutta dan Panigoro. Sejumlah pengurus PSSI sejauh ini menganggap munculnya Arifin dan George bukan sebatas urusan bal-balan belaka. Ini masalah gengsi politik dan kelompok. "Masuk Arifin adalah pesanan kelompok politik tertentu. Lihat saja Menpora ikut-ikutan urusan PSSI," ujar salah seorang pengurus PSSI yang enggan disebutkan namanya.

Nah saat ini nasib Toisutta dan Panigoro tergantung pada Komisi Banding Komite Pemilihan yang diketuai pakar komunikasi politik Prof Dr Tjipta Lesmana. Kemungkinan besar, hasil banding akan meloloskan kedua tokoh tersebut. Namun bila ini terjadi tentu Nurdin dan kroni tidak akan tinggal diam. Mereka telah menyiapkan cara kotor lainnya untuk menjegal tokoh yang menjadi simbol perlawanan dan simbol pembaruan tersebut.

"Cara kotor yang akan ditempuh Nurdin itu money politics. Kalau money politics ini sudah sangat mengganggu Toisutta dan Panigoro, mereka pasti akan lebih fight. Apa caranya saya tidak tahu," urai Tondo.

Tondo tidak berharap money politics menjadi solusi untuk menggulingkan Nurdin Halid karena cara tersebut sangat tidak sehat. Dalam perang money politics tersebut, bisa saja harga satu suara sangat melambung hingga mencapai Rp 1 miliar per suara.

"Bisa-bisa satu suara dibayar Rp 1 miliar. Wah ini sudah kayak pegadaian. Ini akan sangat tidak sehat. Menurut saya sebaiknya Nurdin Halid mundur saja lah daripada money politics seperti itu," harap Tondo yang juga mantan pengurus PSSI itu.

detik